Page 124 - Kembali ke Agraria
P. 124
Sinar Harapan, 29 September 2003
Menimbang Penyempurnaan UUPA
ANGGAL 24 September 1960, Presiden Soekarno mengesahkan
TUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). Selama masa berlakunya, pelaksanaan
UUPA mengalami pasang surut seiring pilihan orientasi politik agra-
ria yang dianut penguasa.
Di akhir era kepemimpinan Soekarno, UUPA 1960 menjadi dasar
bagi penyediaan tanah untuk petani miskin di pedesaan saat itu.
Catatan sejarah menunjukkan, ketika UUPA dan PP tersebut dija-
lankan (1962-1964), aksi pendudukan tanah oleh petani marak di
sejumlah daerah. Namun aksi pendudukan ini memancing konflik
karena keengganan pemilik tanah luas untuk menyerahkan tanahnya.
Ujung dari peristiwa ini adalah gejolak sosial politik. Ketegangan
sosial di pedesaan itu telah menaikkan tensi politik secara nasional.
Puncak ketegangan adalah tergulingnya Soekarno (1965). Sejak itu,
program land reform otomatis terhenti total. UUPA 1960 secara praktis
dibekukan. Yang lebih miris, jutaan kaum tani yang sempat menikmati
hasil landreform diburu, ditangkapi, dan dipenjarakan tanpa proses
pengadilan.
Di era Soeharto, UUPA 1960 “dikhianati” dengan munculnya
sejumlah produk peraturan perundangan sektoral yang berkaitan
dengan kekayaan alam. Misalnya, UU Kehutanan, Pertambangan,
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pengairan, Perikanan, dan
sebagainya. Keseluruhan undang-undang sektoral ini mengandung
105
