Page 121 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

kebutuhan pemukimannya.
Dari setumpuk persoalan pembangunan di perkotaan dengan
segala eksesnya, kini tengah diperlukan rumusan baru orientasi,
model dan strategi pembangunan kota yang mengutamakan kepen-
tingan kaum ekonomi lemah, berkeadilan sosial dan manusiawi.

Jalan keluar
Penanganan pemukiman kaum miskin di perkotaan dan penye-
lesaian akar dari persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang
sedang ditunggu-tunggu. Ada beberapa hal yang layak dijadikan
jalan keluar. Pertama, penghentian cara-cara kekerasan harus segera
dilakukan dan menggantinya dengan cara persuasif. Mengedepan-
kan musyawarah yang setara antara pemerintah kota, pemilik “sah”
tanah yang dijadikan pemukiman, dan kaum miskin yang mendiami-
nya merupakan mekanisme paling gentle dan beradab dalam
menyelesaikan konflik. Prinsip yang penting dipegang adalah kaum
miskin memiliki hak yang sama dengan kaum yang tidak miskin
dalam mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan di perkotaan.
Tempat tinggal dan pekerjaan yang layak untuk kehidupan merupa-
kan dua sendi hak asasi manusia setiap warga negara yang harus
dijamin dan dipenuhi oleh setiap (pemerintahan) negara.
Kedua, memandang persoalan penguasaan tanah oleh kaum
miskin kota semata-mata dengan menggunakan asas legalitas meru-
pakan sikap yang jauh dari arif. Perlu pengkajian terlebih dahulu
atas akar penyebab kenapa mereka memilih tinggal di kawasan yang
bukan miliknya itu. Yang patut disegerakan sekarang adalah dilun-
curkannya kebijakan penyediaan sejumlah kawasan yang bisa
diakses (dipakai dan dimiliki) kaum miskin untuk tinggal sekaligus
mengembangkan kehidupannya secara bebas dan adil di sekitar per-
kotaan.
Bagi kaum miskin di perkotaan, negara seyogyanya memberikan
jaminan (1) adanya perlindungan kepastian hak penguasaan dan
pemanfaatan lahan dan pemukiman; (2) peningkatan kesejahteraan

102