Page 117 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Kekeliruan kebijakan

Sejauh ini, kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
kita masih tidak berubah dari kebijakan di masa Orde Baru. Berdasar-
kan kajian terdahulu atas kebijakan yang ada, ditemukan sejumlah
karakter: Peraturan perundangan tersebut berorientasi pengerukan (use-
oriented); lebih berpihak kepada pemodal besar; bercorak sentralistik yang
ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar kepada negara;
tidak memberikan pengaturan yang proporsional terhadap pengakuan
dan perlindungan HAM; dan bercorak sektoral dengan tidak melihat
sumber daya alam sebagai sistem ekologi yang terintegrasi.
Dari kasus Bulukumba kita temukan bahwa hak-hak rakyat dapat
dipatahkan untuk kepentingan investasi pemodal besar, pengelola
perkebunan. Ketiadaan bukti legal penguasaan dan pemilikan tanah
rakyat menjadi sasaran empuk untuk melancarkan pencaplokan ta-
nah rakyat untuk operasi perkebunan besar. Rakyat yang sudah ber-
puluh-puluh tahun dan bahkan turun-temurun menguasai tanah di
Bulukumba, seketika dianggap penduduk haram di atas tanahnya
sendiri. Oleh kasus Bulukumba kita diingatkan bahwa konsep hak
menguasai negara (HMN) atas tanah dan kekayaan alam lainnya ternya-
ta masih disalahkaprahkan untuk kepentingan investasi modal besar.
Hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam lainnya di Bulu-
kumba telah diperhadapkan dengan kebijakan yang condong
mengutamakan penyediaan tanah untuk kepentingan bisnis perke-
bunan. Orientasi politik agraria semacam ini sudah banyak digugat.
Pengutamaan penyediaan tanah bagi rakyat (petani) kecil yang mem-
butuhkannya, dan pengembalian tanah-tanah rakyat yang sempat
dirampas di masa lampau telah menjadi semangat zaman. Namun,
kasus Bulukumba mengingatkan kepada kita bahwa semangat zaman
itu sedang diuji. Akankah bandul reformasi ini kembali ke lagu lama:
mendewakan investor sambil menyalahkan rakyat.

Solusi

Bercermin dari kasus Bulukumba, penulis terdorong untuk me-

98