Page 118 - Kembali ke Agraria
P. 118

Kembali ke Agraria

               nampilkan solusi yang layak ditempuh: Pertama, perlu segera dihen-
               tikannya pendekatan keamanan dalam penanganan kasus konflik
               agraria. Segala bentuk kriminalisasi, penangkapan, penahanan, dan
               kekerasan terhadap petani adalah tindakan yang menambah mas-
               alah, bukan menyelesaikannya. Di era demokrasi dan reformasi saat
               ini, semua “operasi keamanan” dalam penanganan kasus tanah sung-
               guh sudah tidak populer lagi dan bertentangan dengan rasa keadilan
               serta prinsip HAM.
                   Kedua, pentingnya upaya damai melalui meja perundingan antara
               penduduk yang berkonflik dengan pemerintahan daerah untuk mencari
               solusi bersama. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perbedaan
               kepentingan secara adil dan tuntas dengan mengutamakan kepentingan
               dan hak-hak rakyat atas tanah. Pihak lain yang terlibat konflik
               hendaknya dilibatkan pada tahap berikutnya, setelah masyarakat dan
               pemda punya kesepahaman atas persoalan yang terjadi di lapangan.
                   Ketiga, dalam menyelesaikan kasus tanah semacam ini, pemda
               hendaknya menggunakan instrumen Ketetapan (Tap) MPR Nomor
               IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
               Daya Alam, UU No 5/1960 tentang Pokok-pokok Peraturan Agraria
               (UUPA), UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keppres
               No 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang
               pada esensinya memberi kewenangan/ruang yang besar bagi peme-
               rintah daerah dalam menuntaskan masalah agraria, termasuk penye-
               lesaian konflik tanah.
                   Keempat, sekarang ini, kebutuhan pembentukan kelembagaan dan
               mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah makin
               mendesak. Kemendesakan ini terutama disebabkan oleh cenderung
               meningkat dan mengerasnya konflik di lapangan. Untuk itu, di tingkat
               nasional perlu dibentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Sengketa
               Tanah (Agraria) yang dibarengi dengan pembentukan komisi sejenis
               di daerah dengan menggunakan pendekatan transisional (transitional
               justice). Keberadaan mekanisme dan badan alternatif ini tidak perlu
               menunggu jatuhnya korban lebih banyak lagi.***


                                                                        99
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123