Page 112 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Penutup

Mengingat perkembangan terakhir dari penyusunan RUU-PSDA,
perlu kiranya beragam temuan dan pandangan yang muncul dari
kalangan yang terlibat dalam konsultasi publik RUU-PSDA wilayah
Jawa (termasuk Jawa Barat) itu dijadikan acuan pokok. Ini penting,
karena jangan sampai proses Konsultasi Publik ini menjadi proses
basa-basi. Yakni proses pura-pura melibatkan kalangan masyarakat,
sehingga ketika RUU itu masuk ke dalam pembahasan dan penge-
sahan di DPR kelak, pemegang izin prakarsa (KLH) dapat menyata-
kan ke pihak DPR bahwa RUU tersebut telah mendapatkan masukan
dari masyarakat. Artinya, telah mengalami proses konsultasi meski-
pun sebenarnya belum.
Dari proses konsultasi publik di wilayah Jawa, dan sejumlah
wilayah lainnya, tampak bahwa RUU-PSDA bukan merupakan
undang-undang yang prioritas dibutuhkan oleh rakyat tani. Yang
lebih mereka butuhkan adalah suatu undang-undang yang mampu
menyelesaikan sengketa tanah yang sehari-hari mereka hadapi. Jadi
yang dibutuhkan rakyat sesungguhnya di lapangan yang setiap hari
menghadapi persoalan tanah dan kekayaan alam, adalah adanya
kerangka hukum formal dalam bentuk undang-undang yang ber-
pihak pada rakyat dalam konfliknya dengan pihak-pihak lain. Karena
itu, jika ternyata dalam proses konsultasi itu malah lahir sikap peno-
lakan terhadap RUU PSDA, hal ini semata-mata dikarenakan RUU
ini telah mengabaikan persoalan-persoalan nyata yang sedang diha-
dapi rakyat tani di Jawa. Sehari-hari mereka tergusur dari tanah-
tanahnya dengan kehidupan yang makin melarat.
Jika penyelesaian konflik dan ketimpangan tidak mendapat
tempat, maka proses-proses konsultasi publik terhadap RUU PSDA
ini tidak bisa dikatakan sebagai proses penyerapan aspirasi masya-
rakat. Karena sesungguhnya aspirasi masyarakat yang berkembang
adalah menolak RUU PSDA ini. Alasannya, karena RUU PSDA tidak
relevan dan tidak penting bagi kehidupan mereka sekarang. Yang
relevan dan penting bagi mereka saat ini adalah adanya un-

93