Page 110 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Tentang Isi RUU-PSDA

Dari draft RUU-PSDA, secara umum, baik pada klausul konsi-
deran ataupun di dalam batang tubuhnya, belum menunjukkan satu
sikap yang tegas untuk melindungi dan memprioritaskan rakyat yang
termarjinalkan (petani miskin, buruh tani, nelayan, buruh, kaum mis-
kin kota, dan rakyat marginal lainnya) dalam mengakses terhadap
sumber-sumber agraria/sumberdaya alam.
Visi pembaruan agraria (reforma agraria) sebagai komitmen poli-
tik nasional seperti tertuang dalam TAP MPR IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) atau
bahkan UUPA No. 5/1960 dan UUPBH tidak tercermin di dalam
RUU-PSDA tersebut. Bahkan, RUU-PSDA ini masih mengandung
tendensi membenarkan nilai-nilai produktivitas sehingga potensi
untuk kembali terjadinya eksploitasi dan kerusakan terhadap sumber-
sumber agraria atau sumber daya alam sangat besar.
Selain itu, kuat pula tendensi untuk mempermudah laju ekspansi
dan penetrasi modal ke kawasan ataupun kelompok masyarakat
marginal/rentan. Dampaknya, potensi peminggiran secara ekonomi
dan akses terhadap sumber-sumber agraria dan SDA bagi rakyat yang
seharusnya mendapatkan perlindungan sangat tinggi. Di dalam
konsideran ataupun di dalam batang tubuh RUU-PSDA pun belum
menunjukkan sikap yang tegas dalam memberikan perlindungannya
terhadap komunitas rakyat marginal. Alasannya, prinsip ini masih
mendasarkan pada asumsi bahwa semua stakeholder atau pihak-pihak
yang memiliki kepentingan terhadap SDA/sumber-sumber agraria
memiliki tingkat kemampuan yang sama. Sementara, realitasnya ada
ketidakseimbangan dari elemen-elemen rakyat itu. Prinsip demokratis
itu masih mengandung tendensi demokrasi ekonomi secara liberal.
Pasal resolusi konflik juga menunjukkan sebuah potensi bagi
pengingkaran dan pelemahan partisipasi politik rakyat. Yaitu, dengan
adanya kewenangan berlebihan untuk melakukan pencegahan kon-
flik dengan prinsip peringatan dan penanggapan dini (conflict early
warning & response). Begitu juga, pasal kelembagaan Dewan Pem-

91