Page 111 - Kembali ke Agraria
P. 111
Usep Setiawan
bangunan Berkelanjutan Nasional, baik mengenai konsepsi, tugas dan
wewenang maupun mekanisme yang belum cukup jelas diatur. Bahkan
keanggotaannya pun tidak secara tegas menempatkan keterwakilan
masyarakat sebagai elemen atau unsur yang harus diprioritaskan.
Rekomendasi
Dari ketiga isu kritis di atas, dapat dipetik beberapa rekomendasi
umum yang penting untuk diperhatikan dan dijalankan dengan
seksama. Rekomendasi itu meliputi: Pertama, dalam hal penguasaan;
dipandang penting untuk diselenggarakannya penataan penguasaan
lahan (landreform), khususnya menyangkut redistribusi tanah kepada
petani tak bertanah dan petani kecil lainnya. Bersamaan dengan itu,
perlu didahulukan pengkajian ulang (review) terhadap seluruh kebi-
jakan agraria dan pengelolaan SDA sebelum menyusun kebijakan
baru. Adapun kebijakan (termasuk UU) baru harus memastikan kuat-
nya perlindungan hak petani dan masyarakat kecil lain.
Kedua, dalam hal penanganan konflik agraria, ke depan diperlu-
kan pembatasan dan pengaturan yang jelas mengenai hak menguasai
dari negara agar tidak menenggelamkan hak rakyat atas tanah dan
kekayaan alam lainnya. Begitu juga dengan pengaturan penyelesaian
konflik yang perlu diprioritaskan sebelum membuat pengaturan (sema-
cam UU) hal-hal lainnya. Sekali lagi, perlu dikembangkan mekanisme
penyelesaian konflik yang mengutamakan pemulihan hak-hak korban.
Ketiga, bagi isu hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal
lainnya, diidealkan peran negara sebagai fasilitator dan regulator
dalam menerapkan kebijakan pengelolaan SDA yang menjunjung
tinggi asas keadilan dan keberlanjutan. Diperlukan juga penegasan
pengakuan dan perlindungan atas hak-hak rakyat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.
Adapun pengakuan atas pluralisme hukum mutlak dibutuhkan
mengingat keragaman budaya bangsa, tanpa sama sekali menihilkan
fungsi dan peran hukum nasional dalam pengelolaan SDA di masa
depan.
92
