Page 109 - Kembali ke Agraria
P. 109

Usep Setiawan

            Ornop PA-PSDA dengan sejumlah ornop serta organisasi rakyat di
            enam region. Yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
            Tenggara dan Papua. Di Jawa Barat, KP RUU-PSDA telah digelar
            oleh KPA dengan beberapa ornop, organisasi pemuda-mahasiswa,
            dan organisasi tani di delapan kabupaten: Ciamis, Tasikmalaya, Ga-
            rut, Sumedang, Cianjur, Subang, Karawang dan Bandung. Fokus uta-
            ma dari KP di Jawa Barat adalah menggali persoalan agraria dan
            pengelolaan SDA berikut alternatif solusi dari persoalan yang diha-
            dapi kaum tani. Subjek utama yang terlibat dalam KP ini adalah
            kalangan petani yang sudah tergabung dalam berbagai tingkatan
            organisasi, dari yang berbasis lokal hingga kabupaten.
                Sejumlah isu kritis (critical issues) yang dapat dipetik dari hasil
            KP di Jawa Barat dan Pulau Jawa pada umumnya meliputi butir-
            butir sebagai berikut: Pertama, isu penguasaan dan konflik yang
            menonjol; banyaknya praktek penggusuran tanah rakyat untuk
            kepentingan investasi; adanya ketimpangan penguasaan lahan,
            terutama yang diakibatkan penguasaan secara berlebihan oleh badan
            usaha besar pekebunan dan kehutanan; sebagian besar peraturan
            perundang-undangan dan kebijakan lama tidak berpihak kepada
            rakyat kecil—seperti kaum tani.
                Kedua, isu konflik agraria yang mencerminkan: konsepsi pengu-
            asaan tanah dan kekayaan alam lainnya oleh negara secara salah
            kaprah menyebabkan konflik; masyarakat kecil biasanya menjadi
            korban konflik; tidak ada mekanisme dan kelembagaan penyelesaian
            konflik.
                Ketiga, isu hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal lain-
            nya; konsepsi negara yang menguasai tetapi yang memiliki adalah
            masyarakat (adat/lokal); semakin menguatnya pengakuan dan
            penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal dalam UUD
            yang baru; namun, masih banyak praktek politik dari para penye-
            lenggara negara yang tidak mencerminkan pengakuan dan perlin-
            dungan atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal lain-
            nya.


            90
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114