Page 108 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

tawarnya di hadapan pihak-pihak lain. Rakyat kerap menjadi korban
dari penggunaan kekuasaan yang dimiliki para penyelenggara negara
yang condong kepada para pemodal besar.
Dengan mendahulukan dan mengutamakan konsultasi dengan
rakyat, maka kekuatan rakyat untuk berhadapan dengan pihak-pihak
di luar dirinya bisa dipersiapkan sebaik-baiknya. Dengan konsultasi
ini, diharapkan ada upaya membangun keseimbangan kekuatan di
lapangan agraria, yang sejatinya merupakan lapangan ‘pertempuran’
beragam kepentingan baik ekonomi, politik, hingga sosial-budaya
dari berbagai lapisan masyarakat. Konsolidasi yang dilancarkan
melalui organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas terorganisir
merupakan bentuk pemaknaan ulang atas pemahaman konsultasi
publik. Berbagai bentuk pertemuan, diskusi, rapat, dan aksi-aksi di
segala tingkatan penting untuk digencarkan. Begitu pula dengan
beragam inisiatif untuk mencari titik temu di antara organisasi-
organisasi rakyat yang sudah ada, perlu dirintis dan dipelihara.
Penting pula untuk disadari bahwa konsultasi dan konsolidasi
adalah upaya yang perlu dilangsungkan terus-menerus, karena dialog
dan penyatuan adalah pekerjaan yang tidak harus ada akhirnya.

Proses konsultasi dan peta masalah di Jawa Barat
Sejak Desember sampai Maret 2003, telah digelar Konsultasi
Publik (KP) untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang menge-
nai Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU-PSDA). Untuk diketahui,
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI telah mendapatkan izin
prakarsa dari Presiden RI berdasarkan Undang-Undang Propenas
(2000) untuk menyusun RUU-PSDA tersebut.
Walaupun KLH adalah pemegang izin prakarsa, namun ka-
langan gerakan non-pemerintahan mencoba terlibat dalam proses
penyusunan berbagai agenda legislasi nasional. Ini merupakan salah
satu wujud pelaksanaan dari Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Kegiatan KP ini merupakan buah dari kerja bersama antara Pokja

89