Page 106 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

ini terpusat ke komunitas masyarakat adat yang hidup di luar Pulau
Jawa. Misalnya, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya.
Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa di Pulau Jawa, soal masya-
rakat adat (dan petani) yang kehilangan tanahnya tidak kalah banyak.
Bahkan bisa lebih kompleks sejarahnya.
Masalah tanah adat Orang Naga sebenarnya merupakan peker-
jaan rumah sisa-sisa kolonialisme dulu, di mana kapitalisme dijalan-
kan dengan cara paksa dan brutal. Pertanyaannya sekarang, adakah
problem pokok yang dihadapi masyarakat adat (termasuk di Pulau
Jawa) mempunyai celah penyelesaian? Apakah era reformasi menyi-
sakan peluang bagi masyarakat yang ingin mengembalikan kedau-
latan atas wilayah adatnya?
Kalau ditinjau dari sisi peluang hukum, sebenarnya cukup
tersedia. Yakni telah terbukanya kesempatan bagi komunitas masya-
rakat adat untuk ‘kembali’ ke sistem asal-usulnya melalui UU No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, lahirnya TAP
MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelola-
an Sumberdaya Alam, khususnya yang menyuratkan prinsip ‘menga-
kui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya
alam’, pasal 4 poin (j).
Kedua dasar hukum di atas potensial untuk digunakan sebagai
jembatan menuju pengakuan kedaulatan masyarakat adat atas
sumber-sumber agraria, termasuk wilayah adatnya. Kunci keber-
hasilannya adalah kerja keras dari masyarakat adat itu sendiri dalam
merebut kedaulatannya. Langkah ini didukung dengan kemauan dan
komitmen politik negara dalam mengembalikan kedaulatan ke
tangan rakyat sepenuh-penuhnya. Wallahu alam.***

87