Page 128 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Dinamika kebijakan

Sebagaimana telah ditulis banyak pihak—terakhir Prof Maria
S.W. Sumardjono (Kompas, 24/9)—payung politis Pembaruan Agraria
telah dirumuskan dalam Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan SDA.
Ketetapan ini memandatkan penataan ulang struktur pengu-
asaan tanah, penyelesaian konflik, dan pemulihan ekosistem melalui
pembaruan peraturan perundang-undangan. Namun berdasar hasil
pemantauan Pokja Ornop PA- PSDA dalam dua ST MPR (2202-2003),
kenyataannya Presiden dan DPR belum membuat langkah nyata yang
komprehensif. Dalam progress report Presiden pada ST MPR 2002 dan
2003, implementasi Tap ini tidak dilaporkan.
Setelah didesak berbagai pihak, baru dalam Tap No VI/2002
tentang Rekomendasi pada ST 2002 dituangkan rekomendasi kepada
Presiden untuk: “Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-
undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumber daya
alam, termasuk Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pe-
manfaatan sumber daya alam dan agraria yang timbul selama ini,
sekaligus mengantisipasi konflik masa datang guna mencapai
keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam
Tap IX/MPR/2001”.
ST MPR 2003 kembali mengukuhkan keberadaan Tap MPR No
IX/2001. Berdasar Tap MPR No I/2003 tentang hasil peninjauan
materi dan status hukum ketetapan MPR/MPRS, Tap No IX/2001
termasuk kategori ketetapan yang masih “berlaku sampai adanya
undang-undang”, dan “...tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh
ketentuan dalam ketetapan tersebut” (Pasal 4 poin 11).
Lebih jelas lagi, Tap MPR No V/2003 tentang Saran kepada
Presiden dan DPR, bagi pelaksanaan Reformasi Agraria, diantaranya
menyarankan untuk “Menyelesaikan berbagai konflik dan
permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil, mulai
dari persoalan hukum sampai implementasinya di lapangan dan

109