Page 132 - Kembali ke Agraria
P. 132
Kompas, 17 November 2003
Menjaring Komitmen demi
Keadilan Agraria
OMITMEN pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria
Kmerupakan syarat mutlak keberhasilan pembaruan agraria.
Keberpihakan pemerintah kepada rakyat menjadi keharusan yang
tak bisa ditawar karena makna hakiki pembaruan agraria yang asli
adalah menyediakan keadilan bagi segenap rakyat.
Beberapa waktu lalu, Badan Pertanahan Nasional bersama Uni-
versitas Gadjah Mada di Yogyakarta (18/10) menggelar Diskusi Panel
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sumber
Daya Agraria dalam Rangka Pelaksanaan Tap MPR No IX/2001 yang
berhasil membuka cakrawala baru. Diskusi ini merupakan langkah
penting untuk mempercepat perubahan kebijakan sebagai dasar le-
gal pembaruan agraria.
Diskusi diikuti seratus lebih peserta utusan dari berbagai depar-
temen sektoral, juga sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi
dan aktivis organisasi nonpemerintah (LSM), bahkan dari kalangan
asosiasi bisnis pengelolaan kekayaan alam. Secara substansi, diskusi
ini penting dalam konteks menjaring komitmen bersama bagi pem-
bentukan kebijakan agraria yang komprehensif dan harmonis.
Kekeliruan kebijakan
Kekeliruan kebijakan agraria selama ini bukan pada implemen-
tasi, tetapi pada ideologi, paradigma, konsep, dan orientasi politiknya.
113
