Page 137 - Kembali ke Agraria

Sinar Harapan, 15 Juni 2004

Belasan Pasal UUPA Masih Relevan
dan Perlu

ADAN Pertanahan Nasional (BPN) tengah menyusun “RUU
Btentang Sumberdaya Agraria” sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Penulis pernah mengajukan catatan yang patut
diperhatikan dalam rangka penyempurnaan UUPA ini melalui artikel
“Menimbang Penyempurnaan UUPA” (Sinar Harapan, 29/9/2003).
Namun tampaknya catatan tersebut tidak sanggup mempengaruhi
BPN sebagai pemegang amanat untuk penyempurnaan sebuah
“pusaka” yang teramat penting bagi negeri agraris ini.
Belum lama ini, BPN menggelar dua putaran konsultasi publik
RUU tentang Sumberdaya Agraria, yakni pada tanggal 27 April di
Jakarta, dan 2 Juni 2004 di Yogyakarta. Karena kehadiran RUU ini
potensial meruntuhkan sendi-sendi politik hukum agraria populistik
yang dikandung UUPA, maka kritik perlu dilancarkan. Tulisan ini
khusus mengkritik segi proses dari RUU tentang Sumberdaya Agra-
ria—dengan keyakinan, tanpa proses yang baik mustahil terbentuk
hukum yang baik. Secara detail, penulis bersama lima sejawat
(Gunawan Wiradi, Sediono M.P. Tjondronegoro, Noer Fauzi, Dianto
Bachriadi dan Erpan Faryadi) telah melayangkan “Kritik Terhadap
Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Sumberdaya Agraria”
(27 April 2004).
Dari hasil penelusuran terhadap naskah RUU tentang Sum-

118