Page 131 - Kembali ke Agraria
P. 131
Usep Setiawan
bahan sebagai akibat keterbukaan yang dimungkinkan oleh peme-
rintahan bervisi baru (Fauzi, 2003).
Secara khusus, setelah memahami lekuk-liku politik agraria
terkini kita perlu mengingatkan pengelola negara (Presiden dan DPR):
Pertama, agar amanat Tap MPR No IX/2001, sebagaimana dikukuh-
kan oleh Tap MPR No VI/2002, Tap MPR No I/2003, dan Tap MPR
No V/2003, segera dijalankan. Presiden dan DPR dalam waktu satu
tahun (2003-2004) dituntut menyusun aneka peraturan pelaksanaan
dari aneka ketetapan MPR, terutama terkait penyusunan peraturan
payung, penataan struktur agraria, penyelesaian konflik, dan pemu-
lihan kerusakan ekosistem.
Kedua, agar bijaksana dalam menyempurnakan UUPA 1960.
Penyempurnaan UUPA yang diamanatkan Keppres No 34/2003 ha-
rus dilakukan secara hati-hati. Para penyempurna UUPA hendaknya
tetap menjaga semangat kerakyatan dari UUPA 1960 sambil meng-
hindari intervensi/infiltrasi dari kekuatan kapitalisme asing maupun
kapitalisme bangsa sendiri yang nyata-nyata piawai menghisap rak-
yat dan gemar mengeksploitasi kekayaan alam kita.
Ketiga, aktif melibatkan organisasi rakyat sejati dalam penyu-
sunan langkah persiapan hingga pelaksanaan Pembaruan Agraria,
termasuk dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan rakyat secara
kualitatif akan memperkuat basis legitimasi sosial dari pelaksanaan
pembaruan agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pelibatan rakyat
menjadi hal prinsip karena kepada mereka segala upaya pembaruan
diabdikan.***
112
