Page 130 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

bunan, RUU Sumber Daya Air, RUU Sumber Daya Genetika, RUU
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU Pertam-
bangan, RUU Perikanan, RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dan aneka rancangan perundang-undangan lainnya.
Selain secara substansi banyak mengandung kelemahan, proses
penyusunan RUU ini tidak didasarkan konsep yang integratif. Penga-
juan RUU sektoral yang baru juga dapat dikatakan melompati proses
peninjauan kebijakan yang masih berlaku dan potensial melanggeng-
kan sektoralisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang diper-
lukan kini adalah pengkajian ulang peraturan perundang-undangan
(kebijakan) yang ada sebagaimana secara tegas tertuang dalam Tap
MPR No IX/2001, Pasal 6.

Jalan tengah
Bagaimana pun, ketetapan MPR yang diuraikan itu baru bersifat
payung politik yang perlu dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kebi-
jakan nyata sehingga berdampak nyata pada perubahan di lapangan.
Lahirnya berbagai UU yang seideal apa pun belum menjamin Pemba-
ruan Agraria yang berpihak kepada rakyat dapat terlaksana. Inilah
tantangan utamanya. Adanya kebijakan negara dan keterlibatan aktif
rakyat memastikan keberhasilan pembaruan agraria. Inilah pem-
baruan agraria jalan tengah, seperti diperkenalkan Noer Fauzi (2001).
Tampaknya “jalan tengah” yang paling mungkin ditempuh di Indo-
nesia saat ini, yang mensyaratkan hubungan antara pemerintahan
yang berpihak pada rakyat dengan rakyat yang berkesadaran serta
berpartisipasi dalam Pembaruan Agraria.
Pembaruan Agraria Jalan Tengah merupakan sebuah proses
berdimensi ganda: (i) perubahan pemerintahan, dari fungsi lama yang
merupakan alat dari penguasa yang antirakyat, kembali ke fungsi
asal, sebagai badan kekuasaan milik rakyat, yang karenanya wajib
mengabdikan diri pada rakyat; dan (ii) membuka jalan bagi proses-
proses pendidikan politik yang menemukan pengetahuan-penge-
tahuan baru melalui pengalaman nyata berpartisipasi dalam peru-

111