Page 254 - Kembali ke Agraria
P. 254

Kembali ke Agraria

               kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM di sana, yang meliputi:
               pembunuhan indiskriminatif, penganiayaan, dan perlakuan yang
               merendahkan martabat manusia, penangkapan tidak berdasarkan
               hukum dan penahanan yang semena-mena, penghilangan orang,
               pengawasan yang berlebih-lebihan, serta perusakan harta milik yang
               dilakukan oleh aparat keamanan.
                   Laporan di atas diperkuat hasil studi Dianto Bachriadi (1997-
               1998) yang menyuguhkan fakta: dilanggarnya hak untuk menentukan
               nasib sendiri, pemaksaan alih fungsi lahan; dilanggarnya hak untuk
               hidup; penghilangan orang dan penangkapan secara sewenang-we-
               nang; hilangnya hak untuk bebas dari rasa takut; hilangnya hak
               untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau tindak kekerasan.
                   Dalam kasus Freeport, Dianto juga menemukan pencabutan hak
               seseorang atas sumber penghidupan subsistensinya; kehilangan hak
               anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, dan lenyapnya stan-
               dar kehidupan yang layak serta pencapaian tingkat kesehatan yang
               optimal. Saat baru mulai, PT Freeport menginvestasikan modalnya
               US$ 75 juta dengan areal wilayah KK seluas 100.000 hektare. Kini
               aset PT Freeport membengkak jadi sekitar US$ 3 miliar dengan luas
               areal konsesi berlipat 260 kali menjadi 2,6 juta hektare—berdasarkan
               KK yang ditandatangani 1991. Areal wilayah KK ini membentang
               dari pegunungan Weyland di bagian Barat, Membramo sampai pegu-
               nungan Bintang Timur pada garis perbatasan antara Indonesia
               dengan Papua Nugini—alangkah luasnya!
                   Di dalam areal seluas itu, terdapat gunung Grastberg yang diya-
               kini mengandung 51,8% kandungan emas yang ada di seluruh Indo-
               nesia. Dapat dibayangkan jumlah kekayaan yang akan diraup dari
               sana. Banyak pihak telah menunjukkan fakta tentang usaha tambang
               emas tersebut telah menginjak-injak rasa keadilan. Bagaimana tidak,
               Indonesia yang pemilik kekayaan mesti mencicipi sedikit (sekira 12%)
               keuntungan dibanding yang diperoleh perusahaan (tak kurang dari
               88%). Apalagi pendapatan dan kesejahteraan rakyat setempat, bukan-
               nya untung malah buntung.


                                                                        235
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259