Page 259 - Kembali ke Agraria
P. 259
www.hukumonline.com, 28 Juli 2006
Krisis Kelembagaan Pertanahan?
(Catatan atas Kontroversi Perpres No. 10 Tahun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional RI)
Ketika persoalan agraria semakin kompleks, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional.
ERPRES No. 10 Tahun 2006 (selanjutnya Perpres 10/2006)
Pmenggariskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai
Lembaga Pemerintah Non Departemen berada di bawah dan ber-
tanggungjawab kepada Presiden (Pasal 1). Garis ini mengakhiri posisi
dilematik BPN yang pernah berwujud Kementerian Agraria, lalu di
bawah Departemen Dalam Negeri, bahkan nyaris dibubarkan. BPN
kini langsung di bawah RI-1.
Hal yang mengejutkan, sebagian unsur pemerintahan sendiri
ternyata menunjukkan resistensi kuat terhadap kebijakan Presiden
itu. Misalnya, Sekjen Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indone-
sia (APPSI) Ferry Tinggogoy menilai permasalahan investasi yang
paling parah adalah masalah pertanahan. Dengan keluarnya Perpres
10/2006, bidang pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Padahal, tegas Ferry, pertanahan merupakan kewenangan daerah.
Aturan yang disahkan Presiden pada 11 April 2006 itu dinilai
mengurangi kewenangan daerah dan bertentangan dengan UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ferry menambahkan
240
