Page 264 - Kembali ke Agraria
P. 264
Kembali ke Agraria
10/2006 ini sebagai tantangan untuk menyiapkan pra-kondisi sosial
di lapangan menuju implementasi reforma agraria sejati.
Melompati kontroversi atas Perpres 10/2006, penulis melon-
tarkan gagasan untuk memperkuat kelembagaan yang dibutuhkan
guna reforma agraria melalui pembentukan Badan Otorita Reform
Agraria (BORA) yang dibentuk khusus untuk reforma agraria dan
dipimpin langsung oleh Presiden. Sedangkan kelembagaan yang
mengelola tanah dan kekayaan alam lainnya perlu dibentuk Depar-
temen Agraria yang dipimpin Menteri Agraria. Keberadaan BPN yang
sekarang dapat secara langsung dilekatkan pada Departemen Agraria
tersebut.
Akankan kontroversi krisis kelembagaan pertanahan ini ber-
lanjut atau mengkerucut ke arah konsensus nasional baru? Mestilah
sejarah yang akan mencatatnya kemudian.***
245