Page 263 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

sebagai agenda pokok untuk segera digali, dirumuskan dan diper-
juangkan.

Sinergi untuk pembaruan
Setelah BPN selesai direnovasi melalui Perpres 10/2006, kerja
besar selanjutnya adalah memastikan seisi rumah (BPN) dapat
bertugas sesuai fungsinya. Tim kerja yang berjiwa kerakyatan, bijak-
sana, tangguh dan solid tentu menjadi syarat pokok yang akan meng-
gerakkan BPN ke arah yang tepat, demi kemaslahatan segenap rakyat.
Bekal yang hendaknya dimiliki pengisi struktur BPN adalah
pemahaman objektif atas persoalan agraria yang dihadapi bangsa
dan semangat juang untuk menjalankan reforma agraria yang me-
mihak rakyat jelata. Untuk itu, diperlukan juga kesiap-sediaan untuk
dekat dan bekerja sungguh untuk kemakmuran rakyat yang selama
ini melarat. Hemat penulis, tarik ulur kewenangan bidang pertana-
han antara pusat dan daerah ini sebenarnya tidak terlalu penting.
Pembagian kewenangan yang jelas akan menjadi percuma, tanpa
reforma agraria dengan perubahan struktur organisasi pemerintahan.
Berbagai persoalan sengketa pertanahan tetap saja tidak bisa
diselesaikan.
Reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional. Karena
itulah, tidak bisa semua kewenangan bidang pertanahan diberikan
kepada daerah. Pemerintah perlu membagi kewenangan secara pro-
porsional. Berhentilah tarik-menarik kepentingan pusat dan daerah,
lupakan kepentingan internal pemerintahan. Mulailah memikirkan
solusi terbaik kondisi agraria di lapangan sehingga berbagai perso-
alan agraria yang banyak memakan korban dapat segera diselesaikan
(Kompas, 16/6/06).
Diperlukan sinergi antara BPN bersama seluruh unsur peme-
rintahan terkait lainnya dengan berbagai komponen sosial menuju
penataan agraria menyeluruh. Para pelaku gerakan reforma agraria
—seperti gerakan tani, nelayan, masyarakat adat dan kaum kiskin
kota bersama para pendukungnya, hendaknya meletakkan Perpres

244