Page 267 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

dan dijadikan tanah negara dan menjadi objek landreform. Dasarnya
adalah bahwa masa HGU ex erfpacht ini sudah habis, karena keten-
tuan konversi dalam UU PA No 5/1960 disebutkan bahwa “hak
erfpacht untuk perkebunan besar yang ada pada mulainya undang-
undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha Pasal 28
Ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht ter-
sebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.” Ini artinya sejak tahun 1980
lalu, HGU yang berasal dari tanah ex erfpacht sebenarnya harus sudah
tidak ada.
Kedua, HGU yang bukan ex erfpacht dilakukan audit total yang
meliputi: (1) produktif/dikelola sendiri secara aktif atau tidak pro-
duktif/tidak dikelola sendiri secara aktif. Yang tidak produktif dan
tidak dikelola oleh pemiliknya sendiri, diambil alih oleh negara dan
dijadikan objek land reform. Hal ini didasarkan atas kenyataan bah-
wa banyak HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, serta tidak
dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif; (2) berdasarkan asal-
muasal HGU, yang terbit dengan cara merampas dan menggusur
tanah-tanah rakyat, atau ganti rugi tapi tidak sesuai, dikembalikan
pada pemilik sebelumnya.
Ketiga, HGU jangan diterbitkan di atas tanah-tanah yang sudah
dikuasai dan digarap oleh rakyat. Fenomena maraknya reclaiming
dan okupasi yang dilakukan rakyat atas tanah-tanah perkebunan
pasca-reformasi hendaknya menjadi indikasi perlunya pengakuan
secara legal formal atas tanah rakyat tersebut. Legalisasi tanah rakyat
hasil reclaiming dan okupasi mesti diupayakan serius.

Perekat NKRI
Keempat, HGU untuk perkebunan besar hanya untuk usaha ber-
sama dan dalam bentuk koperasi. Perombakan tata produksi dan
tata kelola di sektor perkebunan besar mestilah diletakkan dalam
kerangka reforma agraria sejati. Keberadaan perkebunan-perkebunan
besar mestilah menganut semangat pelibatan rakyat di sekitar dan
yang bekerja di dalamnya sebagai sama-sama pemilik atas aset

248