Page 268 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

perkebunan tersebut. Pola kemitraan yang adil dan serasi layak
dikembangkan.
Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menan-
datangani Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional (11 April)—lihat kolom penulis di Majalah
Hukumonline, edisi 3 Agustus 2006. Perpres ini layak diapresiasi
sebagai momentum untuk memperkokoh niat guna memperbaiki
kondisi agraria. Perpres itu menggariskan bahwa BPN berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Cakupan kewenangannya juga kian luas karena kini badan itu
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara
nasional, regional, dan sektoral (Pasal 2). Semangat nasionalisme
tergurat jelas pada bagian Menimbang (b); “bahwa tanah merupakan
perekat NKRI, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasio-
nal...”.
BPN kini memiliki 21 fungsi, di antaranya melaksanakan refor-
masi agraria (poin h), pemberdayaan masyarakat (poin m), dan
penanganan konflik pertanahan (poin n). Ketiga tugas/fungsi ini
dapat menjadi pintu bagi penataan ulang struktur agraria sebagai
problem pokok agraria. Kedeputian khusus yang menangani sengke-
ta/konflik/perkara pertanahan hendaknya jadi benteng tangguh
yang kapabel dan kredibel dalam menghadirkan rasa keadilan di
tengah rakyat, termasuk menyelamatkan rakyat korban konflik HGU.
Kemerdekaan terasa hampa tanpa kedaulatan dan keadilan
hakiki di lapangan agraria. Mengkongkretkan makna kemerdekaan
sebagai jembatan emas menuju kemajuan dan kemakmuran bangsa
hendaknya menjadi komitmen bersama menyertai HUT Proklamasi
sekaligus menjelang Hari Agraria Nasional 2006. Semoga.***

(Artikel ini ditulis bersama oleh Usep Setiawan dan Idham
Arsyad)

249