Page 20 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita:
Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi

Rakyat di Level Desa

Amien Tohari dan Muhammad Ridha

alam diskursus akademis, setidaknya terdapat dua
Dpandangan yang saling berseberangan dalam meletakkan
konseptualisasi atas isu administrasi pertanahan ini. Pertama,
administrasi pertanahan diletakkan oleh sebagian pihak sebagai
masalah legalisasi asset. Bagi pihak ini, legalisasi asset dipandang
sebagai jalan bagi upaya memerangi kemiskinan khususnya di
negara-negara berkembang. Serangkaian program legalisasi asset
digulirkan melalui pendaftaran dan administrasi tanah yang
ujungnya adalah sertifikasi tanah. Legalisasi asset melalui pemberian
sertifikat bahkan dilihat sebagai tahapan menuju pasar tanah
yang efektif (Wallece & Williamson, 2006). Dan pasar, dengan
‘tangan gaib’-nya dipercaya mampu mewujudkan kesejahteraan
dan kemakmuran. Sebab itu, legalisasi asset dianggap sebagai
bagian penting proses marketisasi tanah.
Kedua, sebagian lain berpandangan bahwa pasar yang
terbentuk dari legalisasi asset itu justru sebagai bentuk pelucutan
kontrol sumberdaya, yakni tanah, dari golongan sosial yang

— 1 —