Page 25 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 25

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            sumberdaya, barang-barang kebutuhan hidup, iklim, wilayah
            dengan kualitas-kualitasnya, irigasi, kesuburan, dan sebagainya;
            manusia, dalam hubunganya dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-
            tradisi, cara-cara berpikir dan bertindak, dan sebagainya; manusia
            dalam hubunganya dengan malapetaka dan ketidakberuntungan
            seperti kelaparan, epidemi, kematian, dan sebagainya (Li, 2007).
            Kelembagaan tersebut menjadi saluran di mana rakyat sejajar dengan
            aktor-aktor yang berniat untuk memperbaiki. Dan tentu saja semua
            itu terkait dengan penyelesaian problem-problem agraria.
                Diskursus tentang pembangunan menempatkan pastisipasi
            dan pemberdayaan sebagai lokus utama baik bagi pendukung
            neoliberalisme maupun gerakan sosial, meskipun masing-masing
            memberikan tekanan yang berbeda dalam pratiknya. Hal ini
            memunculkan ”lokalitas” sebagai tempat pemberdayaan dan karena
            itu sebagai ajang intervensi pembangunan dilakukan. Mohan dan
            Stokke (2000) melihat kecenderungan dua aliran pemikiran yang
            berbeda dalam memandang pemberdayaan dan partisipasi pada
            tingkat lokal. Kelompok neoliberal sendiri mengalami pergeseran
            pendekatan pembangunan. Di masa awal pembangunan ekonomi,
            misalnya, intervensi negara dilihat sebagai kunci penting yang
            mengoreksi kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi,
            pertumbuhan, stabilitas ekonomi makro, dan pembangunan sosial.
            Tetapi kemudian negara dilihat sebagai pembatas daripada kekuatan
            penggerak proses pembangunan. Perkembangan terakhirnya
            menunjukkan pergeseran dari penekanan deregulasi pasar ke arah
            reformasi institusional dan pembangunan sosial. Institusi masyarakat
            sipil kemudian dianggap dapat membangkitkan partisipasi dan
            mendorong pemberdayaan masyarakat sipil. Sedangkan kalangan
            pos-Marxis menilai bahwa pemberdayaan adalah soal mobilisasi
            kolektif kelompok marginal menentang ketidakmampuan baik

                                     — 6 —
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30