Page 30 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; (iii) Melakukan
pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar; (iv) Melakukan
pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
(v) Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang
mungkin diselesaikan di lapangan; (vi) Menyambungkan program
BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; (vii)
Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.
Sebagai pelaksana kebijakan dan program BPN Pusat di
daerah, Kantah Kab. Pacitan lalu menyusun kerangka kebijakan
sendiri agar sesuai dengan fakta-fakta pertanahan di daerah.
Fakta wilayah pertanahan itu meliputi lima hal: (a) kondisi
sosial-ekonomi; (b) sarana dan prasana; (c) penggunaan dan
pemanfaatan; (d) penguasaan dan kepemilikan; (e) pemeliharaan
tanah dan lingkungan. Dengan konsep itulah kemudian Larasita
dijalankan. 2

a. Administrasi Pertanahan dan Peran Kunci Desa
Salah satu masalah mendasar dalam program administrasi
pertanahan di Pacitan adalah ketiadaan data yang memadai tentang
jumlah tanah yang belum tersertifikasi dan peralihan haknya.
Tidak adanya data akurat makin dipersulit oleh keengganan
masyarakat pedesaan untuk mengurus peralihan hak. Akibatnya,
banyak masyarakat yang memiliki sertifikat dengan nama yang
belum diganti dan banyak sertifikat tanah yang telah kehilangan
jejak historisnya. Hal ini berdampak pada kerumitan merumuskan
program administrasi secara kuantitatif, yaitu berapa banyak tanah
dan peralihan hak yang hendak dan akan disasar, juga secara

2. Diskusi mengenai Larasita di Pacitan, bersama dengan Kepala Kantah
Kabupaten Pacitan, Daniel Masadu, 3 Juni 2010.

— 11 —