Page 29 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

pada pengurusan legalisasi asset. Keterbatasannya disebabkan oleh
implementasinya dalam peraturan penjabaran oleh BPN Wilayah
Jawa Timur yang mengklasifikasi kewenangan tim Larasita yang
1
terbatas hanya pada sepuluh pelayanan legalisasi asset yang telah
disertifikasi pada tingkat pertama. Bisa dikatakan ini adalah
keterbatasan yang inheren dalam implementasi program ini dalam
perkembangannya. Jika program semacam Prona dan ajudikasi
diberlakukan tanpa memungut bayaran pada masyarakat, Larasita
ini memungut bayaran seperti tercantum pada PP 13 tahun 2010.
Larasita juga dicanangkan sebagai program yang dianggap mampu
memberantas calo pengurusan tanah. Ia dianggap terobosan sebab
dapat ‘menjangkau yang tak terjangkau” dan suatu cara untuk
mendekatkan layanan BPN langsung pada masyarakat, melalui
konsep mobile office.
Dibandingkan dengan program administrasi pertanahan
lainnya, Larasita sendiri memiliki kekhasan, sebab ia merupakan
upaya untuk mendekatkan tujuh fungsi pokok BPN kepada
masyarakat. Menurut Daniel Masadu, Kepala Kantor Pertanahan
(Kantah) Kabupaten Pacitan, terdapat perubahan dalam konsep
Larasita. “Dulu konsep awalnya adalah loket berjalan, tetapi
kemudian diubah menjadi kantor pertanahan berjalan”, katanya.
Karena itu, fungsi pokok Larasita sama dengan fungsi pokok
BPN, yaitu: (i) Menyiapkan masyarakat untuk persiapan agenda
reforma agraria nasional; (ii) Melaksanakan pendampingan dan

1. Pelayanan yang bisa dilakukan meliputi pendaftaran tanah karena: 1).
Peralihan hak yang sering dikenal dengan balik nama melalui jual-beli,
waris, hibah, tukar-menukar, dan pembagian hak bersama; 2). pemecahan,
pemisahan, dan penggabungan sertipikat yang pemohonnya perorangan;
3). ganti nama, dan; 4). pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT).

— 10 —