Page 27 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

menjadi domainnya, dan di sisi lain diperlukan untuk memperkuat
inisiatif lokal tersebut melalui kelembagaan yang efektif dari bawah
sebagai faktor kunci bagi pemberdayaan dan partisipasi.

2. Kasus di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur: Masalah
Pertanahan dan Keterbatasan Peran Larasita

Kabupaten Pacitan terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan
berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa
Yogyakarta. Pacitan merupakan pintu gerbang bagian barat dari
Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur selatan yang
membujur dari Gunung Kidul ke Kabupaten Trenggalek menghadap
ke Samudera Indonesia. Batas-batas administratif Pacitan adalah
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa
Timur), Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek
(Jawa Timur), Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa
Tengah).
Secara geografis wilayah Kabupaten Pacitan seluas 1.389,87
Km² atau 138.987,16 Ha. Sebagian besar tanahnya terdiri atas;
Sawah, seluas 130,15 km2; Sawah Sederhana, seluas 31,43 km2;
Sawah tadah hujan, seluas 65,73 km2; Tegalan, seluas 973,76
km2; Pemukiman, seluas 264, 17 km2; Perkebunan, seluas 2,50
km2 dan; Perkebunan, seluas 2,50 km2.
Sebagian besar bidang tanah yang ada di Kabupaten Pacitan
dapat dikatakan belum bersertipikat. Hal ini dikarenakan bahwa
sampai dengan tahun akhir tahun 2008 baru ada 7,417 bidang
tanah yang bersertipikat. Dari bidang tanah yang telah bersertipikat
sebagian besar dengan Sertipikasi Hak milik perorangan yang
jumlahnya 7.402 bidang. Sedangkan sebanyak 15 bidang

— 8 —