Page 31 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

kualitatif tidak dapat merumuskan program, yaitu bagaimana
mengelola administrasi pertanahan yang dapat menjamin keamanan
penguasaan atas tanah.
Salah satu hal mendasar yang memungkinkan tidak terjadinya
tertib administrasi pertanahan ini adalah ketidaksambungan dan
ketidaksesuaian data administarsi pertanahan antara Bakosurtanal,
BPN dan kantor desa. Sementara, BPN sendiri juga tidak pernah
memiliki data secara penuh mengenai peta tanah pedesaan,
penggunaan dan pemanfataannya, serta tanah-tanah yang belum
atau sudah terurus sertifikatnya. Masalah umum, bagi Kantah
Kab. Pacitan terletak pada berbagai hambatan. Pertama, hambatan
sumberdaya manusia. Tidak semua staf BPN bisa dan dapat
bertugas sebagai juru ukur. Padahal, administrasi pertanahan
mutlak membutuhkan pengukuran yang akurat. Apalagi, masalah
hampir semua Kantah di Indonesia adalah masalah pengukuran
ini. Kedua, hambatan alam. Di Pacitan karena topografinya yang
berbukit-bukit, pengukuran yang akurat kadangkala mesti dilakukan
dengan merambat dan merangkak. Ini tentu saja menyulitkan dan
membuat ‘malas’ petugas pengukuran. 3
Akibat dari adminsitrasi pertanahan yang bermasalah ini,
desa Plumbungan misalnya, selalu kesulitan untuk terlibat dalam
program-program administrasi pertanahan seperti Prona dan
4
Larasita karena data dokumen Letter C desa yang kacau. Juga
bagi pemerintahan desa terjadi tekor pajak. Atas dasar itulah, maka
aparat desa Plumbungan kemudian klangsiran--sebuah istilah yang
digunakan untuk melakukan pendataan-ulang seluruh tanah di
desa Plumbungan. Klangsiran itu pada awalnya dilakukan karena

3. Wawancara dengan Kasi P3 Kantah Kab. Pacitan, 3 Juni 2010.
4. Wawancara Sekdes Plumbungan, 5 Juni 2010.

— 12 —