Page 28 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

adalah sertipikasi dengan Hak Guna Bangunan , Hak Pakai dan
Wakaf.
Dalam konteks kebijakan pertanahan, pada tahun 2007 di
Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pacitan dicanangkan
sebuah program nasional Larasita, yakni administrasi pertanahan
dengan konsep mobile office. Selain di Pacitan, program nasional
ini juga dijalankan di beberapa daerah lain yang dipilih menjadi
pilot project pelaksanaan Larasita. Awalnya Larasita adalah akronim
dari Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah lalu kemudian dalam
perkembangannya ditetapkan menjadi konsep kantor bergerak
yang menjalankan segenap tugas pelayanan dan pengelolaan
pertanahan.
Di BPN Pacitan sendiri, terdapat beberapa program yang
terkait dengan administrasi pertanahan. Pada umumnya, semua
program administrasi pertanahan memiliki kesamaan, yaitu
meletakkan urusan sertifikasi pertanahan dan legalisasi asset sebagai
titik pijak kegiatan dan fokusnya. Hanya saja, ada beberapa hal yang
membedakan. Pertama, sumber pendanaan. Beberapa dari program
administrasi pertanahan itu dibiayai oleh Bank Dunia (PAP dan
LMPD), sedangkan Larasita, Prona dan Sertifikat Tanah Nelayan
dibiayai oleh APBN, sementara Proda dibiayai oleh APBD. Kedua,
skup dan sifat program. Jika program seperti ajudikasi, Prona, Proda
dan Sertifikat Tanah Nelayan memungkinkan seseorang untuk
melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara gratis (terhadap
tanah yang sama sekali belum tersertifikasi), maka Larasita hanya
melayani sertifikasi selain pendaftaran tanah pertama, yaitu seperti
alih hak (jual-beli), waris, peningkatan hak dan lain sebagainya.
Keterbatasan ini sebenarnya tidak disebabkan oleh kewenangan
yang diberikan oleh BPN RI khususnya Peraturan Kepala BPN RI
Nomor 18 Tahun 2009 tentang tugas Larasita memang terbatas

— 9 —