Page 33 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

itu dicoret dan diganti dan sekaligus proses balik-nama SPPT
dikerjakan oleh pihak desa.
Adminsitrasi di Purwoasri dan pendataan Letter C yang tertata
rapi itu mulai dikerjakan pada tahun 1984 setelah melakukan
pendataan-ulang tanah di seluruh desa dan dikerjakan oleh
5
Carik Desa dan Kaur Desa . Untuk proses selanjutnya, pihak
desa menganjurkan untuk segera diurus di BPN. Jika jual beli
itu terjadi pada tanah yang sudah tersertifikat, pada umumnya
penduduk desa langsung balik nama ke BPN. Dengan proses
yang semacam itu, masyarakat sendiri sudah merasa cukup
aman, bahkan meskipun tanah mereka belum bersertifikat. Jika
ada masalah yang terkait dengan pertanahan, masyarakat cukup
6
mengadu ke kantor desa. Dengan pola semacam itu, sejauh ini
tidak ada konflik pertanahan, utamanya yang berkaitan dengan
konflik penguasaan dan kepemilikan tanah di Purwoasri. Jika ada
sengketa, itu pun pada umumnya hanya masalah batas tanah,
dan dapat diselesaikan di tingkat Kepala Dusun atau paling jauh
diselesaikan di tingkat desa. Hal ini tentu terkait dengan partisipasi
warga dan aparat desa dalam menyelesaikan masalah di tingkatan
wilayahnya masing-masing.

b. Sengketa Agraria: Signifikansi Partisipasi Desa dalam
Pemecahannya
Dilihat dari kuantitasnya, kasus agraria di Pacitan tidak begitu besar.
Sesuai laporan Kantah Kab. Pacitan, sejak 2007 konflik agraria yang
diselesaikan melalui jalur pengadilan hanya ada sembilan kasus.
Dari sembilan kasus ini ada dua kasus sengketa waris, dua kasus

5. Wawancara Pak Katmin, Kaur Desa Purwoasri 7 Juni 2010.
6. Keterangan salah seorang warga Purwoasri, 7 Juni 2010.

— 14 —