Page 38 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

pihak pengurus administrasi pertanahan saja, dan tidak memiliki
11
fungsi lain.
Kesan ini tidak berlebihan mengingat materi yang disampaikan
adalah semua yang berkaitan dengan teknis administrasi pertanahan
saja: tujuannya, mekanisme, persyaratan, biaya (biaya ukur, panitia
A, dan lain-lain), kewajiban (buku batas). Pada acara sosialisasi
itu juga sekaligus dibentuk Pokmas Dartibnah (Kelompok
Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) untuk Prona maupun SMS,
sementara Larasita tidak membentuk Pokmas karena tidak melayani
pendaftaran tanah pertama kali. Aparat desa dan tim Larasita desa
(Kades, Carik dan LMD) yang kemudian mensosialisasikan pada
warga masyarakat. Acara dan materi sosialisasi sejauh ini terbatas
pada program adminsitrasi pertanahan, bukan pada tugas pokok
BPN. Padahal, secara konseptual, Larasita adalah mobile office,
yang berarti bahwa tugas-tugas pokok BPN-lah yang mestinya juga
disosialisasikan, bukan hanya teknis adminsitrasi pertanahan.
Idealnya, pihak BPN meletakkan aparat desa dan warga
desa sebagai mitra BPN. Sebab di desalah masalah administrasi
pertanahan, deteksi konflik dan sengketa agraria serta upaya
penyelesaiannya, dan deteksi tanah terlantar dan tanah obyek
land reform menemukan ruangnya dan arenanya yang paling
konkret. Karena itu partisipasi dan inisiatif desa mesti diperhatikan
daripada merumuskan program top down yang kehilangan
konteksnya di desa. Dengan meletakkan pihak desa sebagai
mitra, dan mengapresiasi partisipasi desa dan warganya bukan

11. Wawancara dengan Pelaksana Larasita menegaskan pola top-down itu.
Sosialisasi Larasita pada umumnya dilakukan untuk mensosialiasikan
mekanisme dan teknis layanan Larasita, yaitu peralihan hak saja, bukan
sosialiasi mengenai tugas pokok BPN dan memberi pengetahuan yang
memadai tentang tugas-tugas pokok itu.

— 19 —