Page 39 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

sebagai ‘pihak yang disuluh’, dan dengan mensosialisasikan serta
mendampingi aparat desa dalam melaksanakan tugas pokok BPN,
maka implementasi Larasita bisa memiliki daya dorong yang lebih
untuk mengoptimalkan tugas-tugas BPN.

c. Rencana Pembangunan dan Tenurial Insecurity: Memperluas
Cakupan Administrasi Pertanahan
Salah satu isu yang diangap penting dalam tulisan ini adalah
bagaimana dan sejauh manakah program administrasi pertanahan,
dalam hal ini legalisasi asset dan sertipikasi, dapat memberikan
kepastian penguasaan tanah yang aman dan menguntungkan
bagi masyarakat. Meskipun secara sepintas, legalisasi aset biasa
dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan legal atas
penguasaan tanah, tetapi pendekatan yang mengikuti aliran property
rights semacam itu seringkali dikritik karena pada kenyataannya
selain mengukuhkan ketimpangan penguasaan atas tanah juga
dianggap tidak mampu menjawab konstelasi lebih luas di mana
tenurial insecurity atau hilangnya penguasaan masyarakat atas tanah
kerapkali terjadi (Afiff, et.al, 2005: 28). Aliran property rights itu
juga dianggap terlalu mementingkan dimensi legal yang pada
akhirnya mengabaikan aspek-aspek lain dalam diskursus tenurial
security, yaitu dimensi economic security (Myrna, 2010: 132).
Dalam menyikapi masalah ini akan dikemukakan konteks
tenurial security di desa Kembang dan kaitannya dengan proyek-
proyek pembangunan. Ada dua proyek pembangunan besar yang
sedang dijalankan dan direncanakan akan direalisasikan, yakni
proyek pembangunan jalan lintas selatan (JLS) dan pelabuhan
Pacitan. Langsung atau tidak langsung, proyek JLS ini akan memacu
proses pengembangan ekonomi makro termasuk menggenjot
konsumsi lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi skala

— 20 —