Page 44 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

pada Tahun 2004, Kota Banjarbaru merubah wilayahnya dari
3 wilayah kecamatan menjadi 5 wilayah kecamatan dengan 20
kelurahan.
Banjarbaru diproyeksikan menjadi wilayah perkotaan dan
pusat pemerintah. Rencana umum tata ruang wilayah Banjarbaru
menetapkan wilayah Banjarbaru sebagai wilayah perkotaan dengan
lebih banyak menyediakan lahan bagi pemukiman. Sebagai wilayah
yang akan dijadikan pusat pemerintahan di Banjarbaru kini tengah
dibangun komplek perkantoran gubernur Kalimantan Selatan.
Perubahan status pemerintahan dan rencana pembangunan ini
memunculkan persoalan pertanahan di Banjarbaru. Katidaktertiban
data pertanahan juga menjadi masalah tersendiri yang harus
diselesaikan. Selain itu secara faktual masih banyaknya tanah
pertanian yang ada di daerah ini merupakan kondisi yang harus
disikapi secara bijak oleh pemerintah sehingga tidak merugikan
pihak lain meskipun rencana pembangunan menetapkanya sebagai
wilayah pemukiman sebagai pendukung perkotaan. Di Banjarbaru
juga masih terdapat tanah-tanah kosong yang harus diredistribusi
melalui reforma agraria. Kesiapan pemerintah dituntut untuk
menata aspek pertanahan sebagai skema pembangunan rakyat.
Beberapa program yang dijalankan BPN sejauh ini adalah program
sertifikasi berupa Prona, Proda, sertifikasi untuk UMKM dan land
reform. Saat ini pemerintah kota Banjarbaru sedang melakukan
upaya untuk menertibkan administrasi pertanahan yang dinilai
amburadul. Tertibnya administrasi pertanahan adalah modal utama
untuk menjalankan pembangunan. Tulisan ini hendak menjelaskan
aspek administrasi pertanahan di Banjarbaru, melihat berbagai
persoalanya, dan bagaimana administrasi pertanahan itu dapat
menjadi ruang partisipasi rakyat untuk mencapai pembangunan
yang adil dan menyejahterakan.

— 25 —