Page 49 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

tidak rajin membuka lahan tidak memiliki tanah sama sekali.
Aktivitas pendulangan melupakan masyarakat akan arti penting
tanah di masa depan.
Melalui mekanisme seperti diuraikan di atas maka saat ini
18
di Cempaka ditemukan tiga surat tanah yang menjadi alas hak
penguasaan tanah, yaitu; (1) Surat Keterangan Kepala Padang;
(2) Surat Keterangan Tanah (SKT); dan (3) Surat Keterangan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Mengenai perbedaan
ketiga jenis surat tersebut lihat tabel.1.

Tabel.1. Perbandingan Tiga Jenis Alas Hak

Surat keterangan Surat Keterangan
Jenis surat Kepala Padang?Izin Tanah Sporadik
Pembukaan Tanah (SKT)
Format Isian 1. dasar-dasar 1. letak tanah 1. identitas yang
pemberian izin 2. ukuran tanah membuat
2. pihak yang diberi 3. ukuran dan halat- pernyataan
izin berhalat (batas- 2. letak tanah yang
3. peruntukan tanah, batas) tanah, dimaksud
4. letak tanah/ lokasi 4. pihak yang 3. ukuran (panjang,
tanah menguasai lebar luas),

18. Alas hak adalah bukti dasar untuk pengurusan sertifikat ke BPN. SKT,
Sporadik, ataupun Surat Keterangan Kepala Padang merupakan bentuk-
bentuk alas hak. Pada dasarnya walaupun belum mendapatkan legalisasi
hak atas tanah berupa sertifikat (hanya memegang surat yang disebut “alas
hak” tersebut), para pemegangnya tetap memiliki penguasaan penuh atas
bidang tanahnya. Dengan bukti hak tersebut ia bisa menjual, menggadaikan,
mewariskan, mewakafkan, dan sebagainya kecuali sebagai bukti agunan ke
Bank. Bank tidak menerima agunan tanah kecuali yang memiliki sertifikat.
Sementara pihak yang paling berhak dan terpercaya oleh Bank dalam
pembuatan sertifikat adalah BPN, tidak yang lain. Dapat dikatakan sertifikat
adalah pengakuan kepemilikan oleh negara secara formal terhadap bidang
tanah tertentu atas nama seseorang.

— 30 —