Page 50 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

5. luas tanah 5. peruntukan tanah, 4. batas-batas (utara-
6. ditandatangani 6. riwayat tanah, selatan-timur-
oleh kepala 7. tanda tangan barat),
kampung, kepala pemilik, tanda 5. riwayat tanah,
padang dan camat tangan saksi-saksi, 6. tanda tangan
7. di bagian kepala kelurahan, oleh: pihak
belakang surat dan camat yang membuat
tersebut tertera 8. materai Rp. 1000 pernyataan, saksi-
“syarat-syarat saksi, ketua RT,
pemegang hak lurah
8. gambar situasi 7. materai Rp. 6000.
(tanah)
9. Tembusan
Tahun Tidak diingat karena Sejak 2001 sudah 2006-sekarang hanya
Dikeluarkan sudah lama sekali mulai dikurangi menerbitkan Sporadik
Tidak diterbitkan lagi penerbitanya
Masih diterbitkan
untuk fasilitas umum
Kewenangan Jual beli, hibah, waris, Jual beli, hibah, waris, Jual beli, hibah, waris,
Pemilik wakaf, gadai, dan wakaf, gadai wakaf, gadai
sebagainya.
Posisi Aparat Pemberi hak & dapat Pemberi & dapat Penyetuju & tidak
Desa terlibat perkara pidana terlibat perkara pidana dapat terlibat perkara
atau perdata atau perdata pidana atau perdata
Pihak Yang Pemohon, Kepala Pemohon, saksi- Pemohon, saksi-saksi,
Terlibat dalam padang, Pembakal, saksi,RT/RW, RT/RW, Lurah
Pembuatan Camat Pembakal/Lurah,
Camat
Status Hukum Kurang kuat karena Kuat karena saksi Kurang kuat karena
tidak ada saksi harus pemilik batas saksi bisa hanya orang
tanah bersebelahan & yang kenal dengan
prosesnya sampai ke pemilik batas tanah
kecamatan bersebelahan, dan
prosesnya hanya
sampai kelurahan.
Dasar hukum Adat Kedesaan yang Adat kedesaan PP. No 24 Tahun 1997
menjadi kewenangan kewenangan desa
desa tanpa dasar tanpa dasar hukum
hukum

— 31 —