Page 53 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

proses mediasi ini memerlukan partisipasi dari masyarakat sebab
Pihak Keluarahan baru akan melakukan mediasi ketika ada surat
permohonan mediasi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.
Hasil kesepakatan dari mediasi tersebut dibuatkan Berita Acara.
Cara ini sangat efektif di Kelurahan Cempaka, bahkan persentase
keberhasilannya sangat tinggi, dan rata-rata bisa selesai di Kelurahan
tanpa harus berurusan dengan Pengadilan.
Ada beberapa bentuk hasil kesepakatan dari proses mediasi
ini, antara lain; (1) Tanah tersebut dibagi; (2) Pihak yang surat
tanah dan saksinya lemah akan mengalah; (3) Menggunakan
jalur kekeluargaan, yakni pemberian tali asih. Artinya, pihak yang
menang mendapatkan tanah tapi memberikan sejumlah uang pada
pihak yang kalah; (4) Salah satu surat keterangan tanah dicabut
sebab tidak bisa membuktikan riwayat tanahnya. Dalam hal ini,
yang mencabut adalah saksi-saksinya sedangkan pihak kelurahan
hanya membuatkan surat pernyataan pencabutan surat keterangan
atas tanah.
Selama 4 tahun terakhir ini, ada sekitar 40 kasus pertanahan
yang ditangani kelurahan dan diselesaikan di tingkat desa. Dari
kasus tersebut, ada tanah yang tidak tercatat sehingga diselesaikan
dengan kekeluargaan. Sedangkan pada kasus tanah telah tercatat
atau memiliki surat tanah, maka masalah inilah yang memerlukan
penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, proses mediasi ini
selain sebagai media resolusi konflik, juga berfungsi untuk melihat
dan mengukur kembali batas-batas tanah yang dahulu hanya
berdasarkan batas-batas alam. Salah satu kasus sengketa tanah
akibat tumpang tindih alas hak yang diselesaikan di kelurahan
dijelaskan dalam kotak di bawah ini.

— 34 —