Page 52 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

c. Penanganan Sengketa Pertanahan: Peran Aparat dan
Warga
Konflik pertanahan di Kelurahan Cempaka merupakan masalah
yang paling banyak ditangani Kelurahan,khususnya masalah
over lapping pemilikan tanah. Masalah ini tidak bisa ditangani
hanya sekedar proses-proses yang administratif tetapi diperlukan
upaya-upaya lain yang lebih responsif guna menangani problem
berlapisnya surat atas tanah ini, seperti melakukan mediasi bagi
pihak yang bertikai.
Masalah bertumbukannya surat tanah dapat terjadi antara
berbagai dokumen alas hak, misalnya antara SPORADIK vs SKT,
SPORADIK vs SPORADIK, SKT vs SKT, SKT vs Sertifikat,
Sporadik vs Sertifkat, atau sertifikat vs Sertifikat. Jika sengketa
yang terjadi antara SKT dan Sporadik, maka yang dilihat adalah;
(a) Waktu (yang mana yang lebih dahulu dibuat); (b) Berdasarkan
hasil mediasi. Jika kesepakatan dibagi dua, maka SKT diganti
dan dibagi dua lalu dibuatkan Sporadik yang baru.Tetapi hal ini
jarang terjadi dan bagi masyarakat, SKT lebih kuat sebab usianya
lebih lama dari Sporadik. Jika yang terjadi adalah sertifikat ganda,
maka akan dilihat sertifikat yang memiliki usia yang paling tua
dan jika proses mediasi di tingkat kelurahan tidak berhasil, maka
proses akan diserahkan ke BPN untuk menindaklanjuti masalah
tersebut. Apabila BPN tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut
maka dibawa ke pengadilan.
Mediasi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak
dan masing-masing membawa saksi-saksi dari masyarakat, ditambah
dengan Ketua RT, Ketua RW, Aparat dari Babinkamtibmas,
dan LPM. Untuk LPM, tidak selau hadir, karena tergantung
masalahnya, dan dihadirkan apabila diperlukan. Pada dasarnya,

— 33 —