Page 48 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

mengaturnya. Persoalan muncul ketika tanah menjadi sumberdaya
yang semakin langka seiring dengan peningkatan populasi dan
perubahan ekonomi politik yang lebih luas.
Di Cempaka banyak terjadi orang yang membuka hutan
kemudian mengakui bahwa tanah bekas hutan yang dibuka itu
berada dibawah penguasaanya, namun tidak merawat atau menjaga
tanah tersebut. Bidang tanah yang sudah dibersihkan tersebut
dibiarkan begitu saja tanpa diurus hingga tanah yang sudah
bersih itu kembali menjadi semak belukar. Hal ini dapat terjadi
selain karena sistem pertanian ekstensif tadi juga karena adanya
peluang ekonomi baru yang tercipta, misalnya penambangan atau
pekerjaan baru lain seiring dengan terbukanya daerah ini berkat
berbagai program pembangunan pemerintah. Kemudian datang
orang lain yang mengira tanah tersebut tidak ada yang menguasai.
Orang yang datang belakangan ini kemudian membersihkan tanah
tersebut dan menanaminya, artinya dialah yang secara faktual
merawat atau menggarap tanah itu.
Selanjutnya, sesuai kelaziman di desa ini, orang yang datang
belakangan ini juga meminta surat keterangan penguasaan tanah
dari pembakal, yaitu kepala desa dalam istilah lokal. Pembakal
dibantu kepala padang (sekarang RT) adalah orang yang diberi
kewenangan untuk menerbitkan suarat pernyataan penguasaan
tanah oleh pemerintah. Biasanya pembakal pun dengan mudah
17
membuatkan surat tersebut. Kebiasaan yang demikian itu terjadi
karena tanah belum memiliki nilai jual tinggi sehingga sebagian
orang yang rajin membuka lahan dapat menguasai tanah sangat
luas, dan sebagian orang yang tidak pernah membuka lahan atau

17. Wawancara dengan Rijani Selasa 7 Juni 2010, Syafrudin Na’im Senin 6
Juni 2010, Masjuaini 6 Juni 2010

— 29 —