Page 46 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

Beberapa akibat mulai dirasakan penduduk setempat.
Pertama, dari sisi tenaga kerja perempuan tersingkir dari aktivitas
pendulangan. Ketika pendulangan masih menggunakan cara
tradisional banyak perempuan terlibat, diperkirakan prosentasenya
sekitar 50:50. Jika dalam satu pendulangan ada lima laki-laki maka
pendulang perempuan juga lima. Kedua, makin sering terjadi
16
longsor. Ketiga, bekas pendulangan itu tidak bisa lagi ditanami
atau sangat sulit direklamasi. Keempat, munculnya jenis pekerjaan
baru selain mendulang yaitu pengangkut batu atau pasir, dan para
pembelinya. Hadirnya jenis pekerjaan baru ini kian menambah
parah kerusakan ekologi karena meningkatkan komodifikasi
material pendulangan yang dikeruk setiap hari. Sebab itu kini
makin sedikit orang yang merelakan tanahnya untuk didulang.
Keenam, perubahan pola pembagian hasil. Sebelumnya hasil dibagi
antara anggota pendulang dan ketua lobang, sekarang hasilnya
harus dibagi antara ketua lobang, anggota pendulang, pemilik
mesin, dan pemilik tanah yang besaran prosentasenya sesuai
dengan kesepakatan masing-masing.
Ketika tanah masih sangat luas di sekitar wilayah tersebut,
orang belum begitu menyadari arti penting tanah bagi kehidupan.
Pada saat itu mereka masih sangat terbuai dengan ekonomi
pendulangan yang sangat menjanjikan. Di samping itu, dengan
tanah yang luas itu, relatif tidak ada masalah dalam hal sengketa
agraria meskipun administrasi pertanahannya belum tertib.
Namun kondisi ini berubah seiring dengan pola penambangan
yang semakin intensif ini. Penggunaan mesin penyedot membuat

16. Jum’at 2 Oktober 2009 Banjarmasin Post menurunkan berita “Longsor Terjang
Pemburu Intan”, Sabtu 3 Oktober 2009 Banjarmasin Post menulis kasus yang
sama di bawah judul “Insyaallah Mati Syahid”. Berita ini mengisahkan empat
orang yang tewas tertimbun longsoran akibat aktivitas penambangan.

— 27 —