Page 57 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 57

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

            Milik TNI-AD ! Daerah Latihan Militer Dilarang Masuk !” dan
            sebagainya. Masyarakat yang berada di daerah tersebut saat ini
            merasa resah karena tanah yang sekarang ini mereka miliki tidak
            dapat menjamin hak mereka atas tanah (tenurial insecurity).
                Sejauh ini yang dilakukan adalah mengirimkan pernyataan
            keberatan kepada pihak-pihak tertentu, bahkan sudah masuk ke
            meja DPRD Banjarbaru, dengan harapan agar segera mendapatkan
            kejelasan atas persoalan tersebut. Namun sejauh ini pula tidak ada
            kemajuan apapun yang mereka dapatkan. Penduduk setempat
            menyadari bahwa konflik ini adalah konflik elite yang juga harus
            diselesaikan di tingkat elit. Pada tanggal 3 September 2008 warga
            sejumlah 160 orang berkumpul membicarakan masalah ini. Mereka
            kemudian mengirimkan surat permintaan pencabutan baleho
            yang bertuliskan “Tanah Milik TNI-AD, Daerah Latihan Militer
            Dilarang Masuk”. Surat pernyataan itu dikirimkan kepada Danrem
            Antasari di Banjarmasin pada hari berikutnya 4 September 2008.
            Belum ada hasil apapun dan kejelasan apapun hingga saat ini.
                Persoalan lain adalah menyangkut komplikasi birokrasi
            yang terjadi seiring perubahan status pemerintahan daerah ini
            yang sebaliknya bagian dari Kabupaten Banjarbaru kemudian
            berubah menjadi Kota Administratif yang masih menginduk ke
            Kabupaten Banjar, dan akhirnya menjadi Kota Otonom saat ini.
            Meskipun diakui bahwa saat ini administrasi pertanahan lebih
            rapi namun warisan ketidaktertiban administrasi pertanahan di
            masa lalu membuat aparat mengalami kesulitan dalam menangani
            persoalan tanah akibat data yang tidak lengkap. Aparat mengaku
            bahwa banyak data pertanahan masih berada di Kabupaten Banjar
            belum ditransfer ke Banjarbaru, salah satunya disebabkan konflik
            sengketa perbatasan antar kabupetan yang belum selesai. Di desa
            lain bahkan terjadi calon kepala desa lama yang kalah dalam

                                    — 38 —
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62