Page 61 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

pengurusan masalah pertanahan tanpa terlalu banyak butuh
intervensi negara dan terus melibatkan peran-peran masyarakat
lokal untuk mengambil inisiatif-inisiatif solutif. Dengan demikian,
desa pada dasarnya adalah ruang negosiasi dan partisipasi yang
paling memungkinkan bagi rakyat di level bawah dan aparat
melakukan pengurusan pertanahan yang lebih adil. Kondisi ini
sangat penting untuk diperkuat mengingat desa selama ini adalah
ujung penerima akibat dari persoalan-persoalan yang justru dibuat
di level atas, dan sekaligus desa merupakan penyelesai awal dari
masalah-masalah itu.
Skema Democratic Land Governance (DLG) sesungguhnya
menginginkan transfer hak tanah yang tidak melulu bersifat teknis
administratif tetapi juga harus menyertakan di dalamnya transfer
kesejahteraan, kekuasaan atau kontrol sumberdaya tanah, sensitive
terhadap kelas sosial dan gender karena kebijakan pertanahan
akan menimbulkan dampak berbeda pada petani, buruh, nelayan,
pengusaha, perempuan, masyarakat adat. Penting juga, dalam
konteks ini, administrasi pertanahan mempertimbangkan sejarah
pengurusan pertanahan yang lama berlangsung di tingkat lokal
untuk melihat relasi kekuasaan yang eksis. Pendekatan ini relevan
diajukan karena administrasi tanah pada dasarnya tidak hanya
berurusan dengan perekaman data mati tetapi sangat terkait dengan
relasi sosial. Dengan demikian administrasi pertanahan dapat
menjadi bagian skema pembangunan dan mampu mendorong
produktifitas rakyat (productivity-increasing) dan memajukan
kehidupanya (livelihood-enhancing) (Booras&Franco,2008).
Semua ini dapat berjalan ketika dibangun ruang negosiasi
dan partisipasi yang efektif dan seimbang di dalam administrasi
pertanahan itu sendiri. Tidak seperti selama ini dimana administrasi
pertanahan selalu berasal dari sisi negara sedangkan warga

— 42 —