Page 62 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 62

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

             diposisikan sebagai pemohon. Ruang negosiasi dan partisipasi
             dibayangkan sebagai ruang dimana antara negara dan masyarakat
             bersama-sama ikut terlibat merumuskan administrasi pertanahan
             di level lokal. Untuk menuju kesana diperlukan apa yang disebut
             dengan inisiatif warga yang partisipatif dari bawah dan institusi
             negaras yang inklusif dari atas. Keterbatasan-keterbatasan
             yang selama ini melekat di dalam tubuh birokrasi administrasi
             pertanahan, selain melakukan perubahan institusional, dapat
             diatasi dengan melibatkan partisisipasi warga di dalamnya. Dengan
             hadirnya partisipasi warga administrasi pertanahan tidak hanya
             mampu menjadi alat deteksi dini masalah agraria tetapi juga mampu
             menyelesaikan problem agraria untuk mencapai pembangunan
             yang berkelanjutan.
                 Setidaknya ada tiga wilayah yang perlu direformulasi
             untuk mencapai kondisi ini, yaitu, normatif, institusional, dan
             ketatalaksanaan administrasi pertanahan. Pada tataran normatif
             hal mendasar yang harus dirubah adalah tidak melihat administrasi
             pertanahan hanya masalah legalisasi asset tetapi terkait dengan
             relasi sosial, hubungan-hubungan kekuasaan, sejarah lokal,
             kesejahteraan, dan kondisi-kondisi tenurial insecurity lainya.
             Reformulasi aturan-aturan, perundang-undangan, kebijakan,
             prosedur-prosedur, dan kewenangan khususnya di level desa adalah
             hal yang mendasar dilakukan. Selain itu perubahan institusional juga
             penting dilakukan dalam kerangka bagaimana institusi pertanahan
             menjadikan desa sebagai unit pengelola utama administrasi
             pertanahan yang responsif, partisipatif, dan menjadi ruang
             negosiasi antara negara dan warga negara. Karena itu membangun
             kelembagaan administrasi pertanahan di level desa menjadi syarat
             utama. Tidak seperti selama ini dimana persoalan pertanahan
             yang luas itu hanya diurus oleh satu orang aparat pemintah desa

                                      — 43 —
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67