Page 66 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

dalam kurun waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Adapun
sumberdaya lahan yang dialokasikan untuk HGU saat ini sebagian
besar adalah hasil konversi hutan yang dianggap sebagai tanah
2
(dikuasai oleh) negara. Sebelas juta hektar tanah di kawasan hutan
sudah dilepaskan untuk perkebunan, tapi tidak pernah ditanami
(Sirait 2010). Untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan porsi
pemegang HGU terbesar misalnya, laju pertambahan perkebunan
mencapai sedikitnya 327.000 Ha per tahun. 3
Kondisi serupa juga dicerminkan oleh situasi kehutanan dan
perkebunan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menjadi fokus
dari studi ini. Kalsel merupakan provinsi yang berdasarkan Peta
Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan (SK Menhutbun
No. 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999) memiliki luas
hutan sebesar 1.839.494 Ha dari total luasnya sebesar 3.753.052
4
ha atau 49,01% dari luas wilayahnya. Sejauh ini, Hak Guna
Usaha merupakan mekanisme investasi yang banyak ditemukan
di Kalsel seiring dengan tumbuhkembangnya perkebunan sawit
di wilayah tersebut. Dari data BPS Kalsel, pada Triwulan I tahun
2010 ditunjukkan bahwa sebagian besar PDRB disumbang dari
sektor pertanian, kehutanan, peternakan dimana perkebunan
sawit termasuk di dalamnya.
Besarnya sumbangan PDRB tidak serta merta linier dengan
kenyataan mengenai kondisi kesejahteraan penduduk yang terlibat
dalam sektor ini. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan
bahwa kantong-kantong kemiskinan justru ditemukan di areal

2. Dalam konteks hutan, selain HGU, terdapat mekanisme investasi lain yaitu
dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman
Industri) dan KP (Kuasa Pertambangan).
3. Ditjenbun, 2010
4. http://www.kalselprov.go.id/pembangunan/kehutanan

— 47 —