Page 64 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna
Usaha (HGU) dan Kesejahteraan Rakyat

(Cerita dari Kalimantan Selatan)

Muhammad Yusuf dan Dian Ekowati

alam Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan
Dbahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut, pada Pasal 2 Undang-
undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang dilihat sebagai anak
kandung dari semangat Pasal 33 UUD 1945, menjelaskan bahwa
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dimaksudkan di sini
adalah “… dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka
berdaulat, adil dan makmur”. Dengan demikian, sebagai fondasi
utama negara, maka sudah semestinya makna yang termaktub Pasal
33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar pembangunan ekonomi
yang bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam untuk keadilan
dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan
bahwa seluruh produk aturan yang berada dibawah UUD 1945
bersandar pada semangat kedaulatan dan keadilan yang tercantum
dalam UUD 1945.

— 45 —