Page 60 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

penanganan desa dan seharusnya diselesaikan di tingkat yang lebih
tinggi tidak dapat dengan cepat mendapatkan penyelesaian, hal
ini dikarenakan baik institusi pertanahan maupun Pemda yang
memiliki kewenangan tidak memiliki mekanisme penyelesaian atas
problem-problem elite. Problem elite ini adalah seperti problem
klaim TNI AD yang dijelaskan di atas yang terkait dengan otoritas
pemerintah di level yang lebih tinggi.

4. Refleksi: Mengukuhkan Inisiatif Desa dalam Administrasi
Pertanahan dan Penyelesaian Persoalan Agraria

Mencermati dua kasus yang diangkat di atas menjadi jelas bahwa
untuk membangun suatu sistem administrasi pertanahan sebagai
bagian penting pembangunan dengan menjadikan tanah sebagai
modalitas penyejahteraan rakyat harus melampaui keterbatasan-
keterbatasan yang selama ini ada dalam sistem administrasi
pertanahan. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa administrasi
pertanahan di Pacitan dan Banjarbaru, mungkin juga di daerah-
daerah lain di Indonesia masih terjebak pada legalisasi asset,
implementasi yang teknis-birokratis, belum mampu mengurai
problem agrarian dan menjadi alat deteksi dini terhadap persoalan
pertanahan. Administrasi pertanahan juga belum mampu
mengapresiasi inisiatif-inisiatif solutif di tingkatan lokal, melakukan
pencegahan dan resolusi konflik agraria, belum mampu menjamin
penciptaan penguasaan tanah yang aman bagi pemiliknya, belum
mampu melakukan terobosan-terobosan kelembagaan, dan menjadi
ruang pasrtisipasi dan negosiasi yang efektif antar aktor-aktor lokal
untuk mencegah tenurial insecurity.
Namun, terlihat jelas juga dari dua kasus tersebut bahwa desa
dengan segala keterbatasanya selama ini mampu menjalankan

— 41 —