Page 22 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Administrasi Pertanahan dan Larasita: Mengangankan Ruang Negosiasi-Partisipasi Rakyat di Level Desa

rakyat untuk memanfaatkan peluang-peluang pemberdayaan
yang disediakan oleh negara dalam bentuk serangkaian program
pembangunan. Di antara program tersebut, dalam konteks tulisan
ini, adalah administrasi pertanahan atau sertifikasi tanah rakyat.
Tulisan ini akan mendiskusikan persoalan partisipasi dalam konteks
kebijakan pertanahan di mana rakyat diletakkan sebagai unsur
dominan dalam keseluruhan proses administrasi pertanahan.
Untuk itu tulisan ini pertama-pertama akan mengelaborasi
spektrum diskursus kebijakan pertanahan, tawaran-tawaran
pendekatan yang diusulkan, dan mencoba melakukan pembacaan
terhadap teoritisasi partisipasi. Dua laporan penelitian dari dua
wilayah yang berbeda akan dijadikan sebagai ilustrasi kasus untuk
melihat kemungkinan-kemungkinan partisipasi rakyat. Kemudian
melakukan refleksi terhadap kedua kasus tersebut untuk meletakkan
desa sebagai ruang kontrol rakyat yang terwadahi di dalam ruang-
ruang negosiasi yang mengandaikan hadirnya partisipasi sebagai
mekanisme pemberdayaan yang terlembagakan.

1. Mengundang Partisipasi dalam Administrasi
Pertanahan

Skema Democratic Land Governance (DLG) yang digagas Borras
& Franco (2010) merupakan alternatif atas pandangan esensialis
yang dualistis di atas. DLG diletakkan sebagai proses politik yang
diperebutkan oleh beragam aktor negara dan masyarakat untuk
mengontrol sumberdaya alam, khususnya derajat jangkauan
dan akses, kontrol, dan penggunaan sumberdaya tanah. Skema
ini disangga tiga prinsip dasar yang penting dalam kebijakan
pertanahan yaitu; partisipasi warga negara yang inklusif, institusi
negara yang responsif, dan menyertakan prinsip-prinsip dan nilai-

— 3 —