Page 17 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 17

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

                   a.  Cempaka: Masyarakat dengan Kultur Ekstraktif — 26
                   b.  Administrasi Pertanahan di Kelurahan: Masalah dan
                      Pemecahannya — 28
                   c.  Penanganan Sengketa Pertanahan: Peran Aparat dan
                      Warga  — 33
                   d. Legal Tenurial Insecurity  — 36
                   e.  Diskoneksi Regulasi Adminitrasi Pertanahan — 39
               4.  Refleksi: Mengukuhkan Inisiatif Desa dalam
                   Administrasi Pertanahan dan Penyelesaian Persoalan
                   Agraria — 41

            Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan
            Kesejahteraan Rakyat — 45
            Muhammad Yusuf dan Dian Ekowati
               1.  Lika-Liku Sejarah Perkebunan di Indonesia — 49
               2.  HGU Perkebunan, Migrasi dan Produktifitas Rakyat
                   Kalimantan Selatan — 57
                   a. Laju Investasi — 57
                   b. Gerak Penduduk — 59
                   c. Produktifitas Rakyat — 61
               3.  Mencari Peluang Keadilan dan Distribusi Kesejahteraan
                   — 67
                   a.  Skema Tangggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate
                      Social Responsibility atau CSR) — 67
                   b.  HGU Untuk Rakyat dan Pembaharuan Agraria:
                      Belajar Dari Tasikmalaya — 69
                      1.  Pemberian HGU kepada Koperasi — 69
                      2.  Pola Kemitraan Perkebunan — 73
                   c. Catatan Pembelajaran — 74
               4.  Penutup  — 76


                                    — xvi —
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22