Page 17 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis
P. 17
Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis
a. Cempaka: Masyarakat dengan Kultur Ekstraktif — 26
b. Administrasi Pertanahan di Kelurahan: Masalah dan
Pemecahannya — 28
c. Penanganan Sengketa Pertanahan: Peran Aparat dan
Warga — 33
d. Legal Tenurial Insecurity — 36
e. Diskoneksi Regulasi Adminitrasi Pertanahan — 39
4. Refleksi: Mengukuhkan Inisiatif Desa dalam
Administrasi Pertanahan dan Penyelesaian Persoalan
Agraria — 41
Membaca Ulang Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan
Kesejahteraan Rakyat — 45
Muhammad Yusuf dan Dian Ekowati
1. Lika-Liku Sejarah Perkebunan di Indonesia — 49
2. HGU Perkebunan, Migrasi dan Produktifitas Rakyat
Kalimantan Selatan — 57
a. Laju Investasi — 57
b. Gerak Penduduk — 59
c. Produktifitas Rakyat — 61
3. Mencari Peluang Keadilan dan Distribusi Kesejahteraan
— 67
a. Skema Tangggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate
Social Responsibility atau CSR) — 67
b. HGU Untuk Rakyat dan Pembaharuan Agraria:
Belajar Dari Tasikmalaya — 69
1. Pemberian HGU kepada Koperasi — 69
2. Pola Kemitraan Perkebunan — 73
c. Catatan Pembelajaran — 74
4. Penutup — 76
— xvi —