Page 167 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 167

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
            rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur”.  Sebagai
            hukum yang memang sejak awal ditujukan sebagai sarana peru-
            bahan masyarakat yang timpang penguasaan dan pemilikan
            tanahnya menuju penguasaan pemilikan yang adil dan sejahtera,
            implementasi UUPA di dalam praktik penyelenggaraan pemerin-
            tahan membutuhkan komitmen jajaran birokrasi agraria/perta-
            nahan untuk melaksanakan UUPA secara konsisten, namun tetap
            memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi-budaya
            bahwa jajaran birokrasi keagrariaan/pertanahan adalah birokrasi
            yang bertanggungjawab mewujudkan keadilan sosial di bidang
            keagrariaan/pertanahan.
                Dengan perkataan lain, sebagai sumberdaya manusia yang
            sejak awal ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan
            kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keagrariaan/per-
            tanahan, jajaran birokrasi pertanahan harus mengubah paradigma
            pengabdiannya, sehingga bukan merupakan pelaksana adminis-
            trasi pertanahan an sich, melainkan pengelola pertanahan/keag-
            rariaan pewujud keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perubahan
            sikap mental ini penting dibangun secara total dan sistematis. Oleh


                3  Perhatikan Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi
            dan Implementasi, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 69,
            yang menyatakan Maria S.W. Sumardjono menawarkan solusi terhadap upaya
            melakukan perubahan sikap mental ini dengan menyarankan perlunya SDM
            Pertanahan yang memadukan kemampuan nalar dengan hati nurani. Dengan paduan
            tersebut akan tercapai 4 (empat) persyaratan SDM berkualitas, yakni Compre-
            hension, yang berarti pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, baik
            yang tersurat maupun yang tersirat; Competence, yang berarti bahwa SDM tersebut
            mempunyai kewenangan untuk bertindak; Courage, yakni keberanian untuk
            bertindak konsekuen dengan pemahamannya dan sesuai dengan kewenangannya;
            Compassion, artinya tindakan itu dilandasi dengan empati yakni kepedulian terhadap
            nasib orang lain.

            154
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172