Page 163 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda
akan memusatkan penguasaan tanah pada badan hukum, bukan
pada kebanyakan rakyat Indonesia sebagaimana menjadi ide dan
semangat UUPA. Semua produk hukum yang menyimpang dari
semangat UUPA itu berlangsung seolah-olah seperti suatu
kesesatan yang tidak disadari.
Memang sekarang ada ikhtiar untuk menyusun Rancangan
Undang-undang (RUU) Pertanahan, kalaupun ini tetap dilanjutkan
seyogianyalah dilakukan dengan menempatkannya sebagai
“aturan hukum pelaksanaan” UUPA, tidak untuk menggantikan
UUPA. Pilihan seperti itu harus sangat hati-hati dilakukan, sebab
jika ketentuan UU Pertanahan itu kelak ternyata ada yang berten-
tangan dengan UUPA, maka berdasarkan asas lex spesialis derogat
lex generalis ketentuan UU Pertanahan itulah yang kelak yang akan
memenangkan konflik pengaturan tersebut.
Dari aspek substansi, materi-muatan RUU Pertanahan itu
kiranya harus menegaskan sikap politik hukum yang terdapat
dalam UUPA. Sebagaimana diketahui, logika-agraria yang
terkandung di dalam UUPA, yang terlebih dahulu dilaksanakan
dari semua tahapan pengelolaan pertanahan adalah melakukan
penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang
adil. Aspek keadilan sosial dalam penguasaan dan pemilikan tanah
harus mendahului aspek kesejahteraan sosial dari penggunaan
dan pemanfaatan tanah. Artinya, setelah dilakukan penataan kem-
bali struktur penguasaan dan pemilikan tanah, barulah ditindak-
lanjuti dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Dalam pemahaman yang demikian, pada tahap awal ini pula,
sekaligus dilakukan pengaturan tentang penertiban dan penda-
yagunaan tanah terlantar yang dimaksud dalam UUPA, sehingga
tidak ada lagi perdebatan tentang baju hukum pengaturan tanah
terlantar yang selama ini dianggap terlalu “tipis”, sehingga

150