Page 164 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
P. 164
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....
dipandang tidak pantas dipakai sebagai instrumen untuk mela-
kukan penertiban. Pada logika agraria tahapan ini pula, maka kira-
nya penting diputuskan untuk melakukan pembatasan pengu-
asaan dan pemilikan tanah, baik oleh perorangan dan badan
hukum, baik tanah pertanian dan non pertanian. Logika agraria
dalam tahapan pengaturan selanjutnya, barulah membuat aturan
hukum dalam rangka penataan penggunaan dan pemanfaatan
tanah, yakni melakukan penataan penggunaan dan mengopti-
malkan pemanfaatan tanah bagi semua kegiatan pembangunan.
Alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah seyogianyalah mem-
perhatikan kebutuhan rakyat yang paling banyak. Jika kebanyakan
rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian, maka logis pula jika
kebanyakan dari tanah yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan
pertanian tersebut. Langkah selanjutnya, baru melakukan legalisasi
tanah dan pemberdayaan rakyat melalui tanah yang dipunyainya.
Apabila, logika agraria seperti ini tidak bisa dipastikan mampu
diwujudkan dalam RUU Pertanahan ini, kiranya RUU Pertanahan
itu lebih tepat diundur rencana penyusunannya sambil menunggu
konstelasi politik yang secara substansial lebih representatif.
Dikaitkan dengan pesan Presiden R.I. pada pelantikan kepada
Kepala BPN RI Bapak Dr. HC Hendarman Supandji, S.H. pada
tanggal 14 Juni 2012, yang mengamanatkan 2 (dua) hal, yakni: (a)
pelaksanaan redistribusi tanah bagi rakyat yang tidak punya tanah
dan tidak mampu; serta (b) penyelesaian kasus-kasus pertanahan
1
yang merupakan masalah besar negeri ini, maka pesan Prof. Boedi
Harsono untuk memprioritaskan pembenahan aturan hukum
1 Perhatikan Kepala BPN Baru Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
http://www.suarapembaruan.com/home/kepala-bpn-baru-siap-bantu-kpk-
tuntaskan-kasus-hambalang/21260, Diunduh 15 Juni 2012.
151
