Page 161 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

untuk ditujukan pula terutama bagi kesejahteraan ‘sebesar-besar
kemakmuran rakyat’, dalam arti keadilan dan kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. Sampai pada akhir hayatnya, Prof. Boedi
Harsono tetap berkeyakinan bahwa landasan hukum paling tepat
untuk mencapai tuntutan etis itu adalah UUPA, sehingga UUPA
masih tetap perlu dipertahankan.
UUPA dengan prinsip nasionalitas dan populisme yang pekat
terkandung di dalamnya, sesungguhnya telah memberikan
landasan pokok untuk mewujudkan kedaulatan agraria bagi bang-
sa Indonesia. Yang menjadi persoalan pokok adalah apakah para
penyelenggara negara masih memiliki komitmen yang kuat untuk
menjadikan UUPA sebagai acuan hukum yang utama dalam
mewujudkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat? Per-
tanyaan itu semakin menguat saat ini ketika konflik-konflik agraria
terus membahana di seluruh negeri kita, ketika ketidakadilan agra-
ria semakin parah, dan ketika rakyat secara perlahan-lahan namun
terus-menerus tercerabut dari tanah-tumpah-darahnya.
Ironisnya, semua ketidakadilan agraria itu terjadi di atas berla-
kunya berbagai aturan hukum yang semakin cenderung tidak
sinkron. Ketidaksinkronan aturan hukum saat ini sesungguhnya
bukanlah sekedar persoalan teknis ketidakmampuan bangsa ini
dalam membuat produk hukum yang sinkron atau harmonis. Lebih
dari pada itu, bangsa ini tampaknya sedang memiliki banyak ke-
pentingan yang saling berbenturan. Benturan kepentingan ini
semakin berarti meningkatkan keruwetan persoalan oleh karena
seakan-akan berbagai pihak yang berkepentingan itu tidak mampu
lagi melihat adanya kepentingan yang lebih besar, yakni terwu-
judnya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
Sekali lagi, dalam kondisi bangsa Indonesia yang seperti
itulah kita perlu mencermati dan meneladani sikap-hukum Prof.

148